Sabtu, Maret 6, 2021

Luas Produksi Tambang Tak Dibatasi di Omnibus Law

Luas Produksi Tambang Tak Dibatasi di Omnibus Law

Luas Produksi Tambang Tak Dibatasi di Omnibus Law
Luas Produksi Tambang Tak Dibatasi di Omnibus Law

Peraturan dalam sektor pertambangan menjadi satu dari sekian banyak sektor sasaran pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

Salah satu perubahan yang diajukan adalah tak ada lagi batas luas wilayah untuk produksi bahan tambang mineral dan batu bara (minerba). 

Perubahan aturan luas wilayah produksi itu tertuang dalam Pasal 83 huruf C RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). 

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap rencana kerja seluruh wilayah yang diusulkan oleh pelaku usaha pertambangan khusus. 

Nantinya, luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk tahap kegiatan operasi produksi minerba diberikan dari hasil evaluasi pemerintah. 

Langkah yang akan ditempuh ini yakni akan melakukan revisi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

Sebelumnya luas satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam dibatasi sampai 25 ribu hektare. Sedangkan batas luas wilayah produksi batu bara seluas 15 ribu hektare.

Jika RUU ini disetujui, maka akan berdampak pada pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama. 

Mereka tidak perlu merevisi batasan luas dalam kegiatan operasi produksi pertambangan yang sudah berjalan sebelumnya. 

Baca Juga: Emas dan Nikel RI 2020 Kebal Corona

Saat ini terdapat tujuh perusahaan pemegang PKP2B Generasi I yang akan habis kontrak. Perusahaan-perusahaan pemegang PKP2B adalah sebagai berikut:


1). PT Arutmin Indonesia pada 1 November 2020,
2). PT Kendilo Coal pada 13 September 2021,
3). PT Kaltim Prima Coal pada 31 Desember 2021,
4). PT Multi Harapan Utama pada 1 April 2022. 
5). PT Adaro Indonesia pada 1 Oktober 2022,
6). PT Kideco Jaya Agung pada 13 Maret 2023, 
7). PT Berau Coal pada 26 April 2025. 

Sedangkan PKP2B yang akan habis dalam waktu dekat ini, yakni PKP2B milik perusahaan Arutmin. 

Di mana perusahaan ini memiliki wilayah tambang di Kalimantan Selatan dengan luas 57.107 hektar. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk.

Related Articles

Indonesia
148,356
Total active cases
Updated on March 6, 2021 8:55 am

Latest Articles