2. Lokasi yang jauh dari pemukiman warga
Pemerintah melalui kebijakannya lebih awal mengatakan, setiap kegiatan penambangan, pembukaan lahan, dan lain sebagainya tidak boleh terlalu dekat dengan hutan yang dilindungi maupun pemukiman warga. Karena akan mengganggu dan berisiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Pengurusan izin daerah dan pusat
Harus bisa dipastikan jika lahan memiliki izin usaha penambangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kerap kali ditemukan banyak lahan yang terkena konflik di daerah karena penambangan tidak mendapat izin dari pemerintah daerah maupun warga setempat.
Hal ini tentu akan membuat proyek yang direncanakan mengalami hambatan dan konflik yang berkepanjangan.
4. Kemungkinan lahan untuk diperbaiki
Saat memilih lahan ada baiknya daerah tersebut bisa diperbarui agar kelak apabila kegiatan pertambangan sudah tidak dilakukan, lokasi pertambangan masih berfungsi dengan produktif.
Entah itu menjadi tempat wisata, penghijauan, lahan pertanian, dan lain sebagainya.
5. Dampak kerusakan lingkungan yang mungkin akan terjadi
Uji ketahanan dan uji lahan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan atau risiko bencana alam.
Seperti masih ditemukannya banyak lahan tambang yang hancur karena struktur tanahnya yang tidak cocok, lahan pertambangan yang mulai beroperasi kemudian menyebabkan tanah longsor, banjir, bahkan semburan minyak yang tidak bisa dikendalikan.
