Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, banyak hal yang telah diupayakan Pemerintah Indonesia. Salah satunya yaitu dengan melakukan hilirisasi industri.
Langkah ini dinilai penting untuk dilakukan, mengingat kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang cukup melimpah. Dengan adanya hilirisasi, diharapkan SDA yang diekspor keluar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Untuk mewujudkan hilirisasi industri di Indonesia, Pemerintah melalui UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.
Hal tersebut diwujudkan Pemerintah dengan melakukan hilirisasi di sektor pertambangan. Tujuan hilirisasi barang tambang untuk memaksimalkan sumber daya alam di dalam negeri dan menciptakan nilai tambah dari hasil pertambangan untuk mendorong perekonomian nasional.
Hilirisasi pertambangan juga dinilai menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.
Sebagai contoh, kesuksesan Indonesia melakukan hilirisasi khususnya nikel. Pasca izin ekspor bijih nikel dihentikan, Indonesia mendapatkan Rp 360 triliun melalui hilirisasi nikel menjadi barang bernilai tambah. Padahal sebelum ekspor bijih nikel dilarang ekspor, pendapatan negara dari sektor nikel ini hanya mencapai Rp 15 triliun.
Melihat pendapatan yang cukup signifikan dari hasil hilirisasi nikel, maka sudah seharusnya Pemerintah juga berencana melarang untuk mengekspor barang tambang mentah lain, seperti timah, bauksit, sampai tembaga agar bisa diolah terlebih dahulu di dalam negeri demi memiliki nilai jual yang tinggi.