Pemerintah kian gencar menggerakan dan merealisasikan agenda hilirisasi batubara di Indonesia. Adanya perencanaan hilirisasi akan membuat nilai tambah pada batubara sebelum dipasarkan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ke depannya tidak ada lagi ekspor batubara mentah dan perusahaan tambang harus mengembangkan industri turunan batubara.
Melansir data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat tujuh jenis proyek hilirisasi batubara yang bisa dikerjakan. Kendati demikian, dari tujuh jenis proyek tersebut, masih dua jenis hilirisasi batubara yang dikembangkan. Di antaranya pembuatan briket batubara dan peningkatan mutu batubara (coal upgrading).
Pembuatan briket batubara dikembangkan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Thriveni. Besaran investasi untuk proyek briket ini mencapai Rp 200 miliar (US$ 15 juta). Sedangkan peningkatan batubara dikerjakan oleh PT ZJG Resources Technology dengan perkiraan investasi US$ 80-170 juta atau sekitar Rp 1,13 triliun-Rp 2,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 per US$).
Sementara itu, untuk lima jenis proyek batubara lainnya belum juga dikembangkan. Kelima jenis tersebut antara lain gasifikasi batubara di permukaan, gasifikasi batubara di bawah tanah (Underground Coal Gasification/ UCG), pencairan batubara (coal liquefaction), pembuatan kokas, dan coal slurry/ coal water mixture (minyak bakar).
Menyikapi permasalahan pengembangan tersebut, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Wafid menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan untuk melaksanakan proyek hilirisasi batubara ini.
Seperti untuk gasifikasi, dia menyebutkan tantangan untuk proyek ini membutuhkan investasi besar dan harga Dimethyl Ether (DME) harus mampu berkompetisi dengan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi.
Baca Juga : 5 Perusahaan Raksasa Tambang Batubara di Kalsel
“Tapi ada usulan kebijakan untuk pemberian insentif dan pemberian subsidi untuk DME jika ditujukan bagi kebutuhan rumah tangga untuk menggantikan LPG,” ungkapnya.
Sedangkan untuk produk syngas, menurut Wafid, ada tantangan seperti citra lingkungan negatif dan teknologi dalam negeri belum terbukti. Meski demikian, terdapat masukan kebijakan berupa berbagi risiko antara BUMN dan swasta serta perlunya jaminan pemerintah terkait kelanjutan investasi, khususnya untuk Underground Coal Gasification (UCG).