Pemanfaatan limbah batubara hasil pembakaran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berpotensi bisa efisienkan anggaran infrastruktur negara sebesar Rp 4,3 triliun sampai 2028. Limbah batubara dapat diolah menjadi bahan baku untuk pembuatan beton.
Pemanfaatan limbah batubara di negara maju sudah banyak dilakukan. Di Jepang, misalnya, pengolahan limbah emas hitam ini hampir mencapai 96,4%.
Kebijakan ini tidak menafikan potensi ancaman (limbah batubara), tapi lebih mengubah tata kelola yang sebelumnya dilarang.
Karena itu, pemerintah kini tak lagi memasukkan limbah batubara PLTU ke dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3).
Kebijakan ini tertuang dalam turunan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021.
Jenis limbah yang keluar dari kategori B3 adalah fly ash (abu terbang) dan bottom ash (abu padat) atau FABA. Secara total, pemanfaatan limbah ini di seluruh dunia mencapai 53,5%.
Fly ash dapat menjadi campuran bahan baku beton. Potensi penyerapan pada usaha kecil untuk kegiatan usaha tersebut mencapai 500 ribu orang.
Dengan begitu, pendapatan para pekerja dapat meningkat hingga Rp 25,3 triliun dalam waktu sepuluh tahun ke depan.
Baca Juga: Siasat Kideco Jaya Agung Soal Pelarangan Ekspor Batubara
Untuk itu pemerintah sedang menyusun prosedur operasional standarnya (SOP) sehingga FABA bisa dimanfaatkan secara optimum.
Diharapkan aturan tersebut dapat dilihat dari kacamata positif. Karena secara nasional kebijakan pemanfaatan batubara adalah sebagai sumber energi dan memberi nilai tambah.
Ke depan, Indonesia akan banyak bertumpu pada sumber energi batubara. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah tengah berupaya agar citra batubara dapat berubah menjadi produk yang ramah lingkungan.
