ilmutambang.com – Indonesia yang terletak di jalur “Ring of Fire” memiliki potensi cadangan mineral radioaktif yang tidak sedikit. Mineral ini sering ditemukan pada urat-urat bertemperatur tinggi. Seperti urat sulfida dalam zona oksidasi kasiterit di tambang timah dan endapan bijih sulfida di tambang tembaga.
Mineral radioaktif merupakan mineral bagi bahan dasar pembuatan bahan bakar nuklir, yang dihasilkan sebagai produk utama dari kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.
Pemanfaatan mineral radioaktif dapat memberikan sumbangan berarti pada ekonomi negara, namun harus tetap memastikan keberlanjutan dan keamanan dalam proses pertambangan.
Berikut potensi dan tantangan dalam pertambangan mineral radioaktif di Indonesia:
- Keanekaragaman Sumber Mineral Radioaktif
Indonesia yang berada di jalur geologis berpotensi memiliki cadangan mineral radioaktif yang beragam. Misalnya, zirkon dan ilmenit, yang dianggap tidak ekonomis untuk diolah, ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
- Tantangan Ekonomi
Banyak pejabat pemerintah berpendapat bahwa mineral radioaktif tidak ekonomis untuk diolah. Sehingga mereka melakukan ekspor pasir besi yang mengandung uranium dan thorium ke Cina tanpa keuntungan ekonomis yang berarti.
- Pengelolaan Cerdas dan Strategis
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola mineral radioaktif ini. Yang melibatkan lintas sektoral, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Badan Tenaga Atom Nasional.
- Dasar Hukum
Untuk mengelola tambang mineral radioaktif telah diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini menegaskan bahwa bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat.
- Strategi Pengelolaan Mineral Radioaktif
Pengelolaan mineral radioaktif dari tambang yang sudah ada membutuhkan perencanaan, survey dan penelitian yang akurat. Penyusunan dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini harus mempertimbangkan kemungkinan kerjasama dengan pemerintah asing.