ilmutambang.com – Pemerintah Indonesia menegaskan hilirisasi mineral nikel sudah tertuang dalam peta jalan (roadmap) yang menetapkan tahapan yang akan dilalui hingga tahap Indonesia Hebat 2045.Â
Peta Jalan smelter nikel itu telah disusun oleh Kementerian Perindustrian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Â
Hingga saat ini Kementerian ESDM tercatat menaungi sembilan fasilitas smelter nikel. Lima di antaranya sudah berproduksi dan dua masih tahap konstruksi. Dua lainnya masih dalam perencanaannya.
Namun masih ada sejumlah kendala dalam pengembangan smelter nikel, antara lain masalah pendanaan, pasokan energi, pembebasan lahan, perizinan dan isu lainnya.Â
Untuk pendanaan, pemerintah sudah mempertemukan pihak perusahaan dengan perbankan untuk secara bersama melihat peluang potensi pengembangan smelter nikel.
Untuk pembebasan lahan harus dilakukan dengan pendekatan sosial yang baik. Dari sisi perizinan, Pemerintah sudah mengupayakan untuk dapat mempercepat.
Sedangkan isu lain, yaitu teknologi yang masih mahal. Juga tenaga kerja asing, yang datang bersama teknologi tersebut.
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), mengakui kendala pendanaan, khususnya pada bank-bank lokal.Â
Di sisi lain, perusahaan asing justru lebih dominan, seperti China, India dan Jepang, malah melihat peluang besar. Memulai smelter perlu upaya dan tanggung jawab besar. Maka perlu dibentuk Satgas Hilirisasi.
Misalnya, PT Trimegah Bangun Persada, holding dari Harita Nickel, mengakui adanya kendala pendanaan saat awal pengembangan smelter nikel. Mereka membangun Pabrik MHP (mixed hydroxide precipitate) dengan investasi sebesar US$1,2 miliar.Â
Demikian keterangan tentang roadmap hilirisasi nikel yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.