Progres rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) DMO Batubara saat ini masih dalam proses izin prakarsa atau persetujuan.
Tidak itu saja, nantinya perealisasian pembentukan BLU DMO batubara akan dilanjutkan dengan harmonisasi yang akan ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
BLU DMO batubara diupayakan sudah dapat terbentuk tahun ini, meskipun belum dapat dipastikan, karena kebijakan ini juga melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya. Karena pembentukan BLU ini masih dalam pembahasan penentuan payung hukum dan belum ada izin prakarsa untuk pembentukan BLU DMO batubara.
Namun telah dilakukan rapat untuk membahas izin prakarsa itu, yang membahas payung hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Sementara konsep skema penghimpunan dan penyaluran dana kompensasi DMO disusun sebagai berikut:
Pertama, pengguna batubara dalam negeri menyampaikan laporan rencana kebutuhan batubara untuk kebutuhan satu tahun yang direview setiap 3 bulan.
Kemudian seluruh badan usaha pertambangan IUP dan IUPK PKP2B wajib melakukan pembayaran kompensasi DMO melalui aplikasi DMO batubara berdasarkan rasio tarif yang ditentukan di Ditjen per tiga bulan.
Kedua, BLU DMO batubara kemudian akan melakukan proses pungutan dan penyaluran dana kompensasi dan melakukan monitoring dana dan bukti pembayaran kompensasi DMO batubara melalui aplikasi batubara dan menerbitkan invoice apabila terjadi kurang bayar.
Ketiga, dana kompensasi akan disalurkannya kepada badan usaha pemasok PLN dan industri domestik lainnya, berdasarkan potensi selisih pembayaran sesuai harga batubara aktual. Badan usaha pertambangan akan mengeluarkan invoice HBA kepada PLN atau juga kepada HBA industri.
Keempat, Dirjen Minerba akan melakukan verifikasi besaran dana kompensasi batubara atas invoice yang disampaikan oleh badan usaha pertambangan dengan aplikasi DMO batu bara.
Itulah progress pembentukan BLU batubara yang diharapkan akan terbentuk tahun ini.