ilmutambang.com – Pemerintah RI berencana mengucurkan insentif untuk industri bauksit, yaitu membantu pembangunan smelter bauksit di Indonesia meskipun ekspor bahan mineral tersebut akan dihentikan.
Sebelumnya, pemerintah resmi melarang ekspor bauksit mulai hari Sabtu (10/6/2023). Pelarangan ekspor bauksit ini merupakan upaya pemerintah mendorong hilirisasi komoditas tambang.
Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana supaya perusahaan hulu ini memiliki economic of scale. Maka pemerintah akan mencoba menciptakan economic of scale dari investasi downstreaming.
Kendati demikian, pemerintah belum dapat memastikan bentuk insentif yang akan diberikan. Namun, insentif tersebut mungkin akan diberikan kepada pasar. Sebab, pemerintah sudah banyak memberikan insentif untuk mendorong investasi di sektor hulu.
Selain itu, pihak pemerintah Indonesia juga sedang berupaya agar setiap perusahaan-perusahaan lain mau melakukan investasi, termasuk di industri aluminium. Hal tersebut sangat penting karena ekonomi di Indonesia juga didorong oleh sektor manufaktur.
Pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada sektor manufaktur itu strukturnya lebih kuat dan lebih dalam. Untuk itu pemerintah akan segera menyusun kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sana.
Saat ini ada 7 dari 8 smelter bauksit yang masih berbentuk tanah kosong. 7 smelter itu dibangun oleh PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa dan PT Laman Mining.
