Kementerian ESDM memulai keseriusannya untuk mengembangkan hilirisasi Rare Earth Element (REE) atau Logam Tanah Jarang (LTJ) di Indonesia dengan menyiapkan regulasi.
Saat ini dikabarkan pemerintah tengah menyiapkan regulasi tentang pemanfaatan LTJ di kegiatan pertambangan timah.
Menanggapi keseriusan Kementerian ESDM para ahli pertambangan memberikan 6 poin yang dapat dipertimbangkan, poin ini disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli seperti:
- Pemerintah harus mengintensifkan kegiatan studi dan penelitian untuk mengidentifikasi potensi melalui eksplorasi LTJ di Indonesia, melalui kegiatan eksplorasi tentunya.
- Dalam mendukung kegiatan eksplorasi, bisa dilakukan dengan menunjuk badan Pemerintah seperti Badan Geologi, BUMN/BUMD dan swasta.
- Pemerintah sebaiknya membuka pintu kepada BUMN dan juga swasta, yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan studi dan penelitian mandiri terkait LTJ.
- Pemerintah sebaiknya memberikan insentif kepada BUMN dan swasta yang melakukan studi dan penelitian atas potensi LTJ. Sebagai feedback, baik BUMN dan swasta berkewajiban untuk melaporkan hasil studi dan penelitiannya ke pemerintah.
- Insentif bagi studi teknologi pengolahan dan pemanfaatan LTJ untuk industri strategis dan vital dalam negeri.
- Diperlukan penyusunan roadmap LTJ Indonesia yang berisi peta pengembangan LTJ. Sera mencakup identifikasi potensi LTJ, kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga hilirisasi LTJ ke skala industri dalam negeri.
Keenam poin ini dapat dipertimbangkan karena hingga kini, Indonesia belum memiliki data dan informasi yang memadai dalam menghitung potensi LTJ sebagai mineral ikutan tersebut.
Begitu pun dengan bagaimana karakteristik dan spesifikasinya, serta bagaimana teknis penambangan dan pengolahannya.
Baca Juga : PBHMI Sampaikan 9 Resolusi Minerba untuk Indonesia Maju
Rizal mengatakan jika negara lain seperti Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Kanada dan Malaysia sudah menguasai teknologi pendukung terkait LTJ. Negara-negara tersebut dapat dijadikan benchmark untuk pengolahan LTJ Indonesia.
Dengan potensi LTJ Indonesia yang cukup besar, maka adanya kebijakan atau regulasi yang mendetail sangatlah diperlukan. Sehingga mampu mengoptimalkan LTJ Indonesia lebih lanjut.